Prosiding Seminar Nasional Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode (2021) “Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden”

Agenda Prosiding
Kamis, 24 Juni 2021″
(Surakarta, Daring Zoom Meeting)

Diterbitkan oleh UNISRI Press, dengan penyelenggaraan seminar oleh Panitia Seminar Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi

NO ISBN:

978-623-97981-4-7

SINOPSIS

Buku ini merupakan prosiding hasil seminar nasional yang diterbitkan Unisri Press, dengan penyelenggara dari tim panitia seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta (FH UNISRI). Prodising ini menjadi bentuk kontribusi Unisri dalam mengembangkan pemikiran yang bermanfaat untuk pemecahan masalah yang berkembang di masyarakat dalam bidang hukum. Tema seminar ini adalah “Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode” yang hasilnya berupa prosiding tentang “Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden?”. Dalam prosiding ini diusung tiga bidang dan sudut pandang, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Politik Hukum. Diharapkan, dapat diperoleh pemikiran dan solusi untuk Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode yang sedang berkembang di masyarakat. Kegiatan diselenggarakan secara daring melalui Zoom pada 24 Juni 2021 secara nasional.

Daftar Isi

  1. Urgensi Wacana Penerapan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dari Sejarah Konstitusional ~Abetnego Andi Pradana Ri Purnomo
  2. Refleksi Pengaturan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia ~Aini Musruroh
  3. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode ~Bandung Joko Suryono
  4. Realistiskah Wacana Presiden Tiga Periode ? ~Dzuhri Kholifah
  5. Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia ~Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi
  6. Dampak Masa Jabatan 3 Periode Jika Benar-Benar Diterapkan ~Dr. Eviandi Ibrahim. S.H.,M.Hum.,M.M
  7. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode : Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden ? ~Hanifah Husna Mukti
  8. Urgensi Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dalam Perspektif Hukum Positif. ~Hanna Pramudya Wardhani
  9. Wacana Merubah Konstitusi Dalam Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden ~Ilham Mahendrajati
  10. Relevankah Mengubah Konstitusi Tentang : Masa Jabatan Presiden Menjadi 3 Periode ? ~Khorrie Nanditta Nugraheni
  11. Jabatan Presiden 3 Periode ~Prof. Dr. Martitah, M.Hum
  12. Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Politik Dinasti. ~Raden Mas Oktaviardi Satya H N
  13. Wacana Perubahan Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Konstitusi Negara ~Muh Amri Ramdhani
  14. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode : Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden? ~Ririn Andriana
  15. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode : Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden? ~Rizky Hendra Septian
  16. Model Pengembangan Penjatuhan Sanksi Humanis Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Di Indonesia ~Agatha JumiatiShinta Rukmi Budiastuti
DOWNLOAD FILE FULL PROSIDING
Prosiding 2021_Hukum_Prosiding Seminar Nasional Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

ARTI PENTINGNYA PAJAK DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Penulis

Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum

Tahun Terbit: 2020, Juni

Penerbit: Unisri Press

ISBN : 978-623-94104-0-7

Jumlah halaman: iv + 129

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Kerangka Teori
F. Metode Penelitian

BAB II PERKEMBANGAN PAJAK DI INDONESIA
A. Periode Pra Kemerdekaan
B. Periode Tahun 1983 Sampai Sekarang

BAB III ARTI PENTINGNYA PAJAK DALAM PEMBANGUNAN
A. Sumber Pajak
B. Fungsi Pajak

BAB IV SANKSI HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA.
A. Kedudukan Sanksi Dalam Hukum
B. Sanksi Administrasi
C. Sanksi Pidana
D. Peranan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Penulis: 

Dr. Drs. Sugiaryo, S.H., M.H., M.Pd.

ISBN: 978-623-93591-1-9

Penerbit: UNISRI Press

Tahun Terbit: 2020, April

Jumlah halaman: vi + 253

SINOPSIS

Buku berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia” ini disusun sebagai bentuk dedikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia memiliki aturan-aturan yang mengikat. Aturan-aturan ini tertuang dalam sistem ketatanegaraan, dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga hukum. Aturan-aturan inilah yang penting dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui buku ini, diharapkan dapat memberi pemahaman terkait kaidah hukum tata negara yang diberlakukan di Indonesia. Bagi para mahasiswa serta praktisi yang berkecimpung di bidang hukum, tentunya materi ini penting untuk dipahami dan dipelajari.

NEGARA, HAM DAN DEMOKRASI

Penulis:

Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Sutoyo, M.Pd.

ISBN: 978-623-94743-7-9

Jumlah Halaman: iv + 92

Ukuran Buku: A5

Penerbit: UNISRI Press

SINOPSIS

Hak Asasi Manusia adalah aspek penting dalam kehidupan bernegara. Bagi demokrasi, HAM juga menjadi aspek penting dalam ruh demokrasi itu sendiri. Sangat penting bagi para penggiat HAM dan siapa pun yang tertarik terkait isu HAM, untuk bisa memahami konsep, teori dan diskusi kotemporer terkait perkembangan HAM, yang dikaitkan dengan demokrasi secara general dan implementasinya dalam sebuah negara. Buku ini berupaya menghadirkan relasi dan konsep yang terjalin antara negara, Ham dan demokrasi. Buku ini dilengkapi dengan fokus studi kasus yang disajikan sebagai kajian pendalaman adalah di negara Indonesia.

FULL NASKAH= BU DORA_OKT_2020_NEGARA, HAM DAN DEMOKRASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DI KOTA SALATIGA

Penulis :

Dr. Lusia Indrastuti,SH.,M.Si.,M.H.

Dr. Nanik Suhartatik, S.TP., M.P.

Penerbit: UNISRI Press

Editor: Waluyo Slamet Pradoto, S.H.,M.H.

ISBN: 978-623-94743-1-7

Tahun terbit: 2020

Ukuran Buku: A5

Jumlah halaman: vi + 67

Sinopsis

Buku “Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kota Salatiga” ini merupakan sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis. Kota Salatiga sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tinggi memang harus menghadapi berbagai permasalahan kompleks di bidang pembangunan. Kondisi ini melatarbelakangi pentingnya untuk melakukan penelitian terkait Kajian Lingungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Salatiga. KLHS merupakan tahap awal dari proses penyusunan rancangan pembangunan sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Melalui hasil penelitian yang dituangkan di dalam buku ini, para pembaca dapat menangkap rekomendasi penyempurnaan KRP. Muara akhir yang diharapkan adalah dapat menjadi rujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Salatiga.

KONSTITUSI DAN PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF

Penulis: Dr. Drs. Sugiaryo, S.H, M.H, M.Pd.

ISBN: 978-623-94104-5-2

Penerbit: UNISRI Press

Tahun Terbit: 2020

Ukuran Buku A5

Jumlah Halaman: vi+104

Sinopsis

Konstitusi merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia pun juga berpijak pada konstitusi. Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanannya, sejak disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Konstitusi dan segala dinamika serta pergeserannya ini tentu merupakan hal penting untuk dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. Buku ini membahas secara umum tentang konstitusi, perubahan konstitusi, sistem ketatanegaraan, maupun pergeseran kekuasaan legislatif sebagai akibat dari terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan buku ini, pembaca dapat memperoleh tambahan wawasan yang berkaitan dengan konstitusi dan pergeseran kekuasaan legislatif yang terjadi di Indonesia.

Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Penulis: Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum.

ISBN : 978-623-94104-8-3

Penerbit: UNISRI Press

Jumlah Halaman: iv + 63

Ukuran Buku: A5

Tahun Terbit: 2020, Agustus

Sinopsis:

Buku ini merupakan karya penlitian yang merangkup hasil penelitian penulis, dengan judul “Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan”. Korporasi merupakan salah satu subyek dalam hukum, sehingga pertanggungjawaban dalam hukum pidana sama kedudukannya dengan subyek hukum yang berupa manusia atau person. Dalam prakteknya atau kenyataan di Indonesia, banyak terjadi kelemahan dalam pertanggungjawaban hukum pidana terhadap subyek hukum Korporasi. Mengingat hal demikian, penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana di bidang Perpajakan. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun praktisi yang berusaha memahami bagaimana tanggung jawab korporasi dalam perpajakan.

UNDUH FULL TEXT: FIX_A5_Pak Bambang Ali_Analisis Kelemahan Tanggungjawab Korporasi…